JAKARTA sore itu terasa berbeda. Gedung Kementerian Keuangan yang biasanya sibuk dengan lalu-lalang pegawai, mendadak menjadi pusat perhatian.
Setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pergantian ini bukan sekadar rotasi biasa. Ia melambangkan babak baru dalam arah kebijakan fiskal negara, dengan nuansa peran negara yang lebih menonjol dalam menggerakkan perekonomian.
Pergeseran Visi Ekonomi
Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo kerap menegaskan pentingnya intervensi aktif negara dalam pembangunan ekonomi.
Visi ini sering berseberangan dengan pendekatan Sri Mulyani, yang selama menjabat dikenal menjaga disiplin fiskal ketat dan menekankan peran mekanisme pasar.
“Pergantian ini adalah konsistensi dari Presiden untuk memastikan kebijakan fiskal berjalan seiring dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,” ujar Ariyo Irhamna.
Dia adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sekaligus Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Menurutnya, kebijakan fiskal di era baru ini akan lebih banyak diarahkan pada pembiayaan strategis, penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan memperluas intervensi pemerintah dalam sektor riil.
Pergeseran itu dinilai tak terelakkan, mengingat kebutuhan mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi dan menghadapi ketidakpastian global.
Prioritas Pemulihan Jangka Pendek
Ariyo menilai langkah pertama Menteri Keuangan baru harus jelas: fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi. Instrumen fiskal menjadi kunci.
“Ada dua langkah yang bisa segera ditempuh. Pertama, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun.”
“Kedua, menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 10 persen, dengan satu persen ditanggung pemerintah melalui PPN DTP,” ujarnya.
Dua langkah ini, menurut Ariyo, akan menjaga daya beli rumah tangga, memberi ruang konsumsi lebih besar bagi kelas menengah ke bawah, sekaligus tidak terlalu memangkas penerimaan negara secara drastis.
Strategi fiskal semacam ini, bila dieksekusi cepat, akan mampu meredam potensi perlambatan konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor pertumbuhan.
Respon Pasar dan Ujian Awal
Sehari setelah pelantikan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat melemah. Namun Ariyo menilai reaksi itu bukanlah tanda buruk.
“Pasar selalu bereaksi terhadap ketidakpastian. Penurunan ini wajar, sama seperti saat kabinet baru diumumkan pada periode-periode sebelumnya,” ujarnya.
Menurutnya, ujian pertama Menteri Keuangan baru bukan pada respons pasar sesaat, melainkan pada kemampuannya menjaga disiplin fiskal.
“APBN tidak boleh berubah menjadi ATM tanpa batas. Semua kebijakan harus terukur, tepat sasaran, dan terencana,” kata Ariyo.
Tantangan Disiplin Fiskal
Ariyo mengingatkan, pemerintah harus waspada agar tidak terjebak pada godaan populisme fiskal.
Ruang fiskal memang bisa dimanfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan, tapi jika terlalu longgar, risiko defisit yang melebar akan menghantui stabilitas makroekonomi.
“Disiplin fiskal adalah pagar. Tanpa pagar itu, belanja negara bisa liar dan kehilangan prioritas,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya prioritas yang jelas: mendukung sektor riil, memperkuat perlindungan sosial, serta memastikan pembiayaan pembangunan infrastruktur tidak membebani APBN secara berlebihan.
Kementerian Keuangan Sebagai Motor Ekonomi
Lebih jauh, Ariyo menegaskan bahwa kunci keberhasilan Purbaya ada pada kecepatan dan ketepatan implementasi.
Bukan sekadar merumuskan kebijakan, melainkan mengeksekusi dengan efisien.
“Kementerian Keuangan harus menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan menjaga profesionalisme birokrasi,” katanya.
Ia menambahkan, komunikasi publik juga menjadi instrumen penting. Dalam situasi pasar yang sensitif, kejelasan pesan pemerintah akan menentukan persepsi.
Kesalahan komunikasi, sekecil apa pun, bisa berakibat pada gejolak pasar dan menggerus kepercayaan investor.
Jalan Panjang Menuju Arah Baru
Reshuffle ini memang menandai perubahan arah. Tapi jalan panjang masih terbentang.
Purbaya mewarisi APBN dengan beban besar, dari kebutuhan subsidi energi hingga pembiayaan pembangunan infrastruktur yang masif.
Di sisi lain, ada harapan baru bahwa peran negara yang lebih aktif bisa mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan.
Namun, sebagaimana diingatkan Ariyo, semua itu bergantung pada sejauh mana disiplin fiskal tetap terjaga.
“Negara memang harus hadir, tapi jangan sampai kehadirannya justru membebani masa depan,” katanya.****
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.
Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
